Minggu, 23 April 2017

Rakorda PKS Temanggung, Optimalkan Layanan Masyarakat



"Seluruh kegiatan PKS adalah berorientasi pada dakwah dan kemaslahatan umat, sehingga panggilan PKS adalah mempunyai nilai ibadah" demikian disampaikan Arif Noorhadi dalam pembukaan Rapat kordinasi PKS Temanggung yang diselenggarakan pada 16 April 2017, di ruang pertemuan Rumah maka  Starsa, Parakan.

Sementara Ir. Iman Bintara, selaku ketua Majelis Pertimbangan Partai sekaligus Aleg dari PKS ini menyampaikan bahwa Temanggung mempunyai warisan sejarah peradaban yang tinggi. "Sejarah Mataram kuno dan lahir tokoh tokoh besar dari Temanggung hendaknya menjadi spirit bagi kita untuk kita semua dan warga Temanggung pada umumnya dalam berkontribusi untuk membangun peradaban" jelas Iman Bintara.

Sementara itu M Anantyo Widodo selaku ketua Bidang Pemenangan Pemilu mengatakan bahwa setiap kader PKS harus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. "Seberapa besar kontribusi kebaikan kita bagi masyarakat begitulah ukuran nilai kita, maka apapun potensi yang kita miliki berikan kemanfaatanya kepada lingkungan disekitar kita" demikian paparnya.

Dengan rapat yang dihadiri seluruh pengurus DPD, DSD dan perwakilan cabang seluruh Temanggung ini, diharapkan kontribusi pelayanan masyarakat akan semakin optimal. Salah satu yang dicanangkan oleh DPD PKS Temanggung adalah adanya rumah khidmat yang diharapkan menjadi simpul layanan masyarakat dari PKS.


Read more

Rumah Khidmat, PKS Temanggung Gelar Pelatihan

Temanggung (104) - Tanamkan pentingnya pelaksanaan Rumah Khidmat di Temanggung, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Temanggung menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi Rumah Khidmat dan Rumah Keluarga Indonesia.

Acara tersebut dipandu oleh Ustaz Widodo yang memaparkan latar belakang, tujuan, dan pentingnya Rumah Khidmat bagi kegiatan dakwah kepada peserta dari koordinator daerah pemilihan serta utusan DPC se-Temanggung.

Sie Kehumasan Ika memaparkan tentang pentingnya tertib administrasi, keuangan, dan dokumentasi di Rumah Khidmat. Administrasi sederhana seperti mencatat data pengunjung serta keperluannya ke Rumah Khidmat, data ini akan sangat bermanfaat untuk berbagai macam keperluan dakwah ke depan.

"Dokumentasi yang paling mudah adalah foto, yang penting tidak blur dan buram tidak harus dengan kamera, pakai HP pun jadi," katanya.

Acara ini juga dipresentasikan tentang P3K dan penggunaan alat kesehatan serta peralatan lainnya oleh Ustazah Oky.

Kabid PKK DPD PKS Marwanti menambahkan kader harus lebih ikut berperan aktif demi kesuksesan Rumah Khidmat.


Read more

Minggu, 15 Januari 2017

Pererat Persaudaraan dan Kerjasama, Silaturahmi Kader PKS Dapil 3

Pertemuan kader PKS Daerah pemilihan  ( Dapil) 3 dalam rangka mempererat persaudaraan dan juga konsolidasi kader. Dengan kegiatan ini diharapkan aspirasi kader dan masyarakat dan tersampaikan sekaligus informasi dari struktur bisa sampai kepada kadee dibawah.

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari sabtu, 14 Januari 2017 bertempat di Desa Bonjor. Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh pengurus DPC, Pengurus Ranting dan juga Mbak Dani,  Anggota legislatif PKS dari Dapil 3.

"Semoga dengan pertemuan pertemuan  seperti dapat melancarkan distribusi informasi dan aspirasi dan bermanfaat bagi semua pihak" kata Yuri, kordinator kegiatan.


Read more

Minggu, 08 Januari 2017

Galery Kegiatan Pelatihan Pengurusan Jenazah

Pelatihan Pengurusan Jenazah di Campurejo, Kaloran oleh BPKK DPC Kaloran dihadiri oleh pengurus DPC dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016.

Semoga selalu semangat untuk memberi manfaat.


Read more

Selasa, 29 November 2016

Sosialisasi Pencairan Dana Aspirasi, Upaya Edukasi Masyarakat


Meski hujan mengguyur sepanjang sore, tapi tak mengurangi semanagat  warga Dusun Klodran, Desa Gemawang Kecamatan Gemawang untuk hadir dalam acara sosialisasi pencairan dana aspirasi. Acara tersebut dihadiri oleh Elinawaty, S.Pd, salah seorang anggota Dewan dari PKS Temanggung. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin, 28 Nopember 2016.

Dalam acara tersebut dijelaskan bagaimana prosedur pencairan dana aspirasi. "Pencairan dana aspirasi harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan" jelas Elina, panggilan akrab aleg ini. Dengan adanya proyek pengadaan air bersih ini, kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Dusun Klodran akan tercukupi.

Kebutuhan akan air bersih memang merupakan sesuatu dibutuhkan setiap masyarakat. Hal ini karena air merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari hari. Oleh karena itu program pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan sarana air bersih mutlak dibutuhkan.


Read more

Sabtu, 19 November 2016

Talk Show ‘’Perspektif Temanggung 2020’’

Pada hari Sabtu, 12 November 2016 DPD PKS Temanggung mengadakan Talk Show ‘’Perspektif Temanggung 2020’’ di Kampung Sawah, Temanggung. Kegiatan ini diikuti 200an peserta. Mereka terdiri atas pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah), DPC (Dewan Pengurus Cabang) dari 20 kecamatan di Temanggung, dan DPRra (Dewan Pengurus Ranting).

Pemateri pada kegiatan talk show ini adalah anggota legislatif DPRD Kabupaten Temanggung. Mereka ialah,  H. Iman Bintara, ST. (PKS), Yunianto SP. (PDIP), Muhammad Amin, S. Ag. (PKB) dengan. Moderator dari aleg perempuan PKS Temanggung, Elynawati, S. Pd.
Arif Noor Hadi S. (Ketua DPD PKS) menyampaikan bahwa tujuan acara ini adalah dalam rangka menyusun arah kerja PKS Temanggung agar nantinya program kerja PKS Temanggung dapat bermanfaat bagi masyarakat Temanggung. Talk show ini hanya sebagai awal langkah, selanjutnya PKS Temanggung akan banyak mengadakan kegiatan diskusi dengan mengundah tokoh partai dan tokoh masyarakat Temanggung untuk memberi masukan pada program kerja PKS Temanggung.
Pada awal talk show, Yunianto memaparkan langkah-langkah menuju 2020. Langkah-langkah itu akan disempurnakan jika mempunyai agenda yang jelas. Menanggapi tentang kader PKS. Yunianto berpendapat bahwa kader

PKS adalah kader yang produktif sehingga sangat diharapkan dalam membangun Temanggung. Yang harus dibangun nantinya di Temanggung adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Segi kesehatan misalnya pembangunan RS, Puskesmas, Polindes. Beberapa hal penting yang ditekankan yakni agar masyarakat Temanggung menyiapkan mental dan fisik dari berbagai kompetensi agar sesuai harapan.

Materi yang kedua disampaikan oleh Muhammad Amin. Di awal beliau menyampaikan bahwa akan ada bonus demografi pada tahun 2020. Bonus demografi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Oleh karena itu ada hal-hal yang beberapa dilakukan untuk mengelola bonus demografi yakni dengan merekayasa sosial. 

Beberapa hal tersebut antara lain dalam bidang edukasi, pendidikan. Alasan dari Amin ialah sebab dari pendidikan akan lahir embrio-embrio yangdapat diharapkan. Salah satu parameter pendidikan yang diungkapkan yakni dengan lamanya bersekolah atau tingginya jenjang pendidikan. Peran pemerintah nantinya sebagai pengembang atau fasilitator pendikan.

Pemateri yang terakhir yakni dari Iman Bintara. Iman Bintara menjelaskan bahwa pada tahun 2020 akan terdapat banyak ruang, yaitu: kreatif, ekonomi, sipil, agama, politik, dan seni yang kesemuanya membutuhkan kerja sama. Bisa diakatakan bahwa tahun 2020 adalah era kolaborasi sehingga membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera. Dalam rangka menyambut 2020, pemimpin Kabupaten Temanggung kelak harus memperhatikan ciri-ciri generasi 2020, yaitu: muda-cerdas-sholih, ekonomi mapan, pendidikan tinggi, kemampuan komunikasi bagus, kemampuan tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Arab), menyebar lokasinya, militan, dan optimis.

Setelah semua pemateri menyampaikan materi. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab. Peserta sangat antusias mendapat kesempatan berdialog dengan anggota dewan. Hingga akhirnya waktu yang diberikan kurang.


Read more

Minggu, 23 Oktober 2016

Resolusi Jihad NU



Resolusi Jihad merupakan seruan atau fatwa yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 22 Oktober 1945 yang ditulis oleh Pendiri NU sekaligus pendiri Pesantren Tebuireng Hadratusyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari. Resolusi tersebut dikeluarkan atas keresahan kaum santri dan kiai karena Sekutu bersama NICA dan AFNEI ingin menjajah Indonesia kembali pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan juga jawaban atas permintaan saran yang diajukan Bung Karno kepada Hadratusyaikh.

Fatwa itu diputuskan dalam Rapat Besar Konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, pada 21-22 Oktober di Surabaya, Jawa Timur. Melalui konsul-konsul yang datang ke pertemuan tersebut, seruan ini kemudian disebarluakan ke seluruh lapisan pengikut NU khususnya dan umat Islam umumnya di seluruh pelosok Jawa dan Madura. 

Berikut ini adalah teks Resolusi Jihad NU sebagaimana pernah dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, edisi No. 26 tahun ke-I, Jumat Legi, 26 Oktober 1945:

Toentoetan Nahdlatoel Oelama kepada

Pemerintah Repoeblik

Soepaya mengambil tindakan jang sepadan

Resoloesi wakil-wakil daerah Nahdlatoel Oelama Seloeroeh Djawa-Madoera

Bismillahirrochmanir Rochim
Resoloesi :
Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja.
Mendengar :
Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA.
Menimbang :

     a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.

     b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

Mengingat:

Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem.Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet.

Memoetoeskan :

Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja.Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Soerabaja, 22 Oktober 1945
NAHDLATOEL OELAMA

Sangat besar pengaruh fatwa Resolusi Jihad ini bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekejap, dari mulai cabang sampai ranting NU menjadi basis markas Hizbullah dan Sabilillah. Umat Islam tergerak untuk berangkat tak gentar dengan kematian yang setiap saat bisa menimpa mereka. Bahkan mereka merasa bangga mendapatkan predikat syahid sebab membela agama dan tanah air.

Fatwa ini juga mengilhami adanya peristiwa 10 November 1945. Tidak hanya itu, resolusi ini juga mendorong perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga empat tahun kemudian. Pertempuran demi pertempuran yang terjadi di daerah-daerah sangat mempengaruhi jalur diplomasi yang dilakukan elit pemerintahan Indonesia dengan pihak sekutu. Semisal dikuasainya Krian oleh sekutu, menjadikan perundingan Linggarjati tertunda. Dikuasainya Mojokerto dengan sangat alot, oleh sekutu, juga membuat perundingan Renville tertunda. Walaupun kedua perjanjian tersebut tetap dilakukan walau Krian dan Mojokerto tetap berhasil dikuasai.

Pesan dan isi Resolusi Jihad ini jelas dan tegas. Namun dalam penafsirannya, terutama melalui penyebarannya secara lisan, kadang-kadang memperoleh tekanan yang lebih keras dan luas. Seperti Fatwa bahwa kewajiban (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km untuk turut berjuang. Sedangkan yang berada di luar jarak itu berkewajiban (fardlu kifayah) untuk membantu saudara-saudara mereka yang berada dalam jarak radius tersebut. Kalau yang berada di radius 94 km tak kuasa membendung musuh, maka yang berada di luar radius itu, berubah hukumnya menjadi fardlu ‘ain ikut membantu.

Resolusi Jihad adalah bukti kontribusi NU, Kiai, dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam perjalannya pasca itu, santri dan kiai banyak memberikan warna tersendiri bagi sejarah perjalanan bangsa ini hingga sekarang.

Selamat Hari Santri, semoga membangkitkan kembali semangat persatuan umat dan  Jihad melawan penindasan dan Kedholiman. Tak hanya untuk warga NU saja tetapi untuk seluruh umat Islam.

Sumber: tebuireng.org


Read more

Jumat, 21 Oktober 2016

Kebijakan Aher Jadi Percontohan KPK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) terkait tunjangan pokok penghasilan (TPP) PNS dijadikan percontohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi daerah lain.

Kebijakan Aher yang diterapkan sejak 2010 lalu ini disosialisasikan KPK bersama Pemprov Jabar ke sejumlah daerah.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar M Solihin mengatakan KPK menilai kebijakan TPP Pemprov Jabar bisa diadopsi daerah lain. "Kebijakan [TPP] ini jadi percontohan oleh KPK," katanya di Bandung, Rabu (24/8).

Gubernur Jabar sendiri langsung memberikan pengalamannya merumus dan menerapkan kebijakan TPP dihadapan Pemprov Sumatera Barat. Di waktu yang sama, Pemprov Maluku Utara, Kalimantan Selatan mendapatkan pencerahan yang sama.

KPK meminta Jabar berbagi pengalaman karena memandang penerapan TPP di wilayah lain yang belum optimal. Komisi anti rasuah tersebut juga menilai sistem kinerja pegawai online yang diberlakukan Pemprov Jabar menjadikan pemberian TPP tepat karena sesuai kinerja.

"Di beberapa daerah penghitungan kinerja belum baik. Kita online. Jadi PNS Pemprov yang bekerja di Cirebon bisa melaporkan kinerja setiap bulan. Mereka self assessment lalu dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah diverifikasi dan dilaporkan ke Biro Keuangan untuk kemudian dibayarkan TPP-nya," paparnya.

Penerapan kebjakan ini di daerah lain maupun kementerian/lembaga belum berjalan baik karena sistemnya belum terintegrasi. Solihin memastikan kebijakan TPP yang paling krusial dan diaprestesi KPK adalah berhasil membuat sistem honor dihapuskan di Pemprov Jabar. "Sementara di tempat lain masih ada yang memberikan honor juga tunjangan jadi tumpang tindih," ujarnya.

KPK meminta Pemprov Jabar memaparkan pada stakeholder daerah terkait pengaruh penghapusan honor pada kinerja pemerintahan serta dampaknya pada bidang lain seperti keuangan. "Studi kasus yang dipelajari KPK di Pemprov Jabar diminta untuk dipaparkan lagi," katanya.

Dia mengaku KPK mengapresiasi kebijakan Aher tak hanya berbagi kisah sukses namun juga menempatkan pihaknya sebagai mentor bagi daerah-daerah yang sistem tunjangannya tengah dibenahi. "Ini sudah berjalan beberapa bulan ini. Jadi kami menceritakan ini dari awal sebelum diterapkan di Pemprov Jabar juga sempat ada keberatan dari PNS," tuturnya.

Penerapan TPP oleh Gubemur Jabar sejak periode pertama kepemimpinannya memang sempat mendapatkan ketidaksetujuan oleh PNS. Mengingat besaran yang diterima dari honor berbeda dengan jumlah TPP yang didapat. Tapi TPP itu lebih memberi kepastian dan stabil [jumlahnya] tergantung ke PNS mau benar atau tidak kerjanya," cetusnya.

Gubernur Aher menambahkan Instrument TPP merupakan upaya menghidupkan keharmonisan di dalam organisasi. "Instrumen ini merupakan instrument yang paling baik di Indonesia karena mampu menepis dikotomi dinas berkawasan basah dan kering," katanya.

Menurutnya sejak awal pendekatan dengan instrument TPP ini dirasa jauh lebih adil ketimbang pendekatan honor yang diterapkan sebelumnya. Bahkan melalui instrumen ini bila dibandingkan dengan provinsi lain, PNS Jawa Barat memiliki penghasilan yang paling tinggi. "Kedua terbaik seteteh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Dia memastikan kebijakan pemberian TPP didasarkan pada pencapaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja serta kreatifitas pegawai setiap bulannya melalui sistem informasi manajemen kinerja terpadu skp.jabarprov.go.id yang di akses oleh seluruh pegawai sebanyak 13.000 orang.

Kebijakan pemberian TPP di Pemprov Jabar sendiri berdasarkan Peraturan Gubemur Jabar Nomor 119 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang berlaku sejak 2010. "Bukan dengan cara menaikan penghasilan untuk meningkatkan kinerja melainkan menaikan kinerjalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi," pesannya.

Sumber: Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2016


Read more

Senin, 26 September 2016

Pembenaran Bukti Ilmiah Haramnya Daging Babi



Sebuah hasil penelitian dalam British Journal of Cancerdari peneliti Swedia menyebutkan konsumsi 14 ons daging babi olahan dapat menyebabkan peningkatan 19 persen resiko kanker pankreas. Penelitian ini semakin memperkuat kebenaran aturan agama yang melarang konsumsi daging babi.

Menurut National Cancer Institute, potensi kanker pankreas dapat terjadi dengan perbandingan satu dari 65 orang. “Apabila anda mengkonsumsi daging babi tersebut setiap hari, resiko anda akan naik menjadi 1,7 persen. Itu memang masih sangat kecil,” ujar peneliti dari National Cancer Institute, Dr Richard Besser, kepada ABC News, Sabtu (14/1).

Makanan yang berasal dari babi setidaknya dilarang oleh dua agama besar dunia, Islam dan Yahudi. Dalam Alquran, larangan tersebut tertulis: "Diharamkan bagimu daging dari bangkai hewan, darah, dan daging babi, dan setiap (makanan) yang disembelih selain dari nama Allah.''

Sedangkan, pelarangan babi di Yahudi tertulis dalam Alkitab di Perjanjian Lama. "Dan babi, meskipun itu berkuku dan berkaki belah, dia adalah haram untukmu. Daging mereka janganlah kamu makan, bangkai mereka janganlah kamu sentuh. Mereka haram bagimu.''

Menurut sebuah laporan di Los Angeles Times, orang Cina tercatat sebagai pengkonsumsi babi terbesar dunia. Masyarakat Cina rata-rata mengkonsumsi 50 kg daging babi per tahun atau dua kali lipat dari orang Amerika. Cina juga merupakan produsen daging babi terbesar dunia dengan 460 juta ekor babi atau setengah dari total konsumsi babi global.

Padahal dalam beberapa teks Cina kuno, praktek mengkonsumsi babi ini sebenarnya dilarang. Kitab Konfusian dari Ritus yang berumur 3.000 tahun lalu mengatakan: "Seorang pria tidak boleh makan daging babi dan anjing." Pelarangan babi terdapat juga dalam sebagian kelompok Hindu dan Kristen seperti Advent Hari Ketujuh serta Gereja Ortodoks Ethiopia.

Sumber: rol.co.id



Posted via Blogaway


Read more

Jumat, 23 September 2016

Memaknai Islam

Memaknai Islam itu menelusuri makna yang terkandung dalam Al fatihah, Al Baqarah hingga An Nas. Menelusuri ribuan hadits dalam setumpuk kitab hadits. Menelusuri khasanah telaah dalam kitab kitab fiqih, akidah dan akhlak teladan Rasulullah.

Mengkaji Islam, Ia adalah Aqidah yang dibentangkan dalam surat Al fatihah, Al Ikhlas dan yang lainnya. Ia adalah toleransi dan batas batasnya dalam surat Al kafirun. Tetapi Islam adalah  kehormatan dalam bentangan surat Al Anfal dan At Taubah. Memaknai Islam, berarti membentangkan ayat akhlak yang bertebaran dalam kitab suci. Mengkaji Islam, berarti Ia mengkaji dari masalah  bersuci dari najis hingga bagaimana ia mengurus tatanan negara, memilih pemimpin hingga bagaimana hukum pidana dan perdata.

Memahami Islam nan mulia bukan dengan membebek dan mengekor ucapan para pembenci. Tidak pula dengan mengikuti opini yang dibentuk oleh pendendam dan penyebar benci. Air yang bersih hanya dihasilkan oleh sumber yang bersih.


Read more