Selasa, 20 Oktober 2015

Menimbang Prospek Islam Politik di Turki menjelang Pemilu Ulang 1 November 2015

Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

Meledaknya bom di Ankara, ibu kota Turki pada Sabtu 10 Oktober 2015 menjadi salah satu indikasi memanasnya situasi politik di Turki menjelang Pemilihan ulang pada 1 November mendatang. Berbagai kemungkinan dapat terjadi menyusul gangguan keamanan yang serius di Turki belakangan ini.

Padahal sebelumnya lebih dari satu satu dekade di Turki AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) menang tiga kali berturut-turut pada Pemilu 2002 dan 2007 dan 2011 dan memimpin pemerintahan tanpa koalisi di Turki.  Keberhasilan AKP tersebut pun dianggap sebagai cerminan keberhasilan gerakan Islam politik dalam mentransformasikan Islam dalam wacana modernisme dan demokrasi. Peran itu tidak terlepas dari kontribusi pemikiran Ikhwanul Muslimin yang mengembalikan relasi agama, politik dan negara pasca keruntuhan Turki Usmani pada 1924.

Kemenangan AKP untuk kali pertama pada Pemilu tahun 2002  mengejutkan kehidupan politik Turki saat itu karena untuk pertama kalinya dapat terbentuk pemerintahan di Turki tanpa harus berkoalisi dan dipimpin oleh partai politik berhaluan Islam. Turki adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim namun sejak keruntuhan Kekhalifahan Utsmani di tahun 1924, menjalankan program sekularisasi politik. Wujudnya antara lain adalah pelarangan penggunaan azas dan simbol-simbol politik Islam dalam kehidupan politik Turki.

Konstitusi Turki juga melarang sebuah organisasi maupun partai politik menunjukkan nama atau simbol-simbol agama dalam politik, sehingga tidak mungkin sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam karena berarti melanggar konstitusi. Oleh karena itu menurut Yavuz kemenangan AKP dalam Pemilu 2002 merupakan pembuktian hilangnya kepercayaan rakyat pada kubu sekuler karena korup dan tidak mensejahterakan rakyat dan sekaligus restorasi partai politik berhaluan Islam.

Walaupun konstitusi sekuler di Turki tidak memungkinkan sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam, AKP secara implisit hadir sebagai partai politik berhaluan Islam bila ditinjau dari akar ideologisnya, aktivitas dakwah Islamnya dan para tokohnya yang mempraktekkan cara hidup Islami dan basis massanya. Fakta historis yang sulit disangkal adalah bahwa AKP merupakan kelanjutan dari mata rantai gerakan Islam: Milli Gorus yang didirikan oleh Necmettin Erbakan.

Dari gerakan tersebut pertama-tama lahir partai politik berhaluan Islam, Milli Nizham Partisi pada awal 1970-an yang tak lama kemudian dibubarkan. Erbakan mendirikan kembali Milli Slamet Partisi (MSP), namun kembali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia kemudian mendirikan Refah Partisi (Welfare Party) yang berhasil mengikuti Pemilu 1991 dan memperoleh 62 kursi dari 550 kursi. Pada Pemilu berikutnya yakni 1995, Partai Refah pimpinan Erbakan bahkan memenangkan Pemilu, dengan perolehan kursi sebanyak 158 kursi dari 550 kursi dan Erbakan menjadi Perdana Menteri serta memimpin pemerintahan koalisi. Namun satu tahun kemudian yakni 1996 terjadi kudeta militer dan partai Refah dibubarkan.  Partai politik baru segera dibentuk lagi yakni Fazilet Partisi (FP) atau Virtue Party dan mengikuti Pemilu 1999 serta masih memperoleh jumlah kursi yang cukup besar yakni 111 kursi dari 550 kursi, tetapi kembali terulang seperti pada 1996, FP dibubarkan dan Erbakan dilarang terlibat dalam kegiatan politik.

Para penerus Erbakan mendirikan Saadet Partisi, namun hanya memperoleh 2,5% dan tidak dapat melewati parliamentary threshold sebesar 10%. Pada saat kader-kader Erbakan yang lain mendirikan Saadet Partisi, mantan wali kota Istanbul yang juga kader Erbakan yakni Recep Tayyip Erdogan mendirikan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) pada 2001 dan langsung mengikuti Pemilu pada 2002. Di antara 18 partai yang berkompetisi pada Pemilu 2002 untuk mendapatkan kursi di parlemen, hanya 2 partai yang memenangkan kursi-kursi parlemen karena harus melewati ambang PT (Parliamentary Threshold) sebesar 10% dari suara nasional agar bisa mendapatkan perwakilan di parlemen.

AKP muncul sebagai pemenang dengan 34,26% suara dan 363 dari 550 kursi di parlemen dan di tempat kedua Partai CHP (Cumhuriyetci Halk Partisi atau Republican People’s Party) dengan suara 19,40% dengan perolehan 170 kursi. Sedangkan calon-calon anggota legislatif dari kelompok independen memenangkan 9 kursi. AK Parti setelah Pemilu 2002 dapat membentuk pemerintahan tanpa koalisi untuk pertama kalinya sejak dimulai era Multi-partai di Republik Turki, karena berhasil memenangkan jumlah kursi hampir dua pertiga dari 550 kursi (partai politik yang tidak melewati parliamentary threshold: 10% kehilangan kursinya). Pada Pemilu berikutnya yakni 2007 perolehan suara AKP bahkan meningkat menjadi 47%, walaupun perolehan jumlah kursi malah menurun menjadi 341.

Kejayaan AKP masih berlanjut di Pemilu 2011 dengan kemenangan sekitar 50%, kemudian kemenangan di dua kali Referendum hingga akhirnya kemenangan di Pemilukada 2014 dan Pilpres 2014. Kemenangan Erdogan di Pemilihan Presiden yang baru berlangsung pada hari Ahad tgl 10 Agustus 2014 sebesar 52% adalah rangkaian kemenangan AKP yang sudah dimulai sejak Pemilu tahun 2002. Pilpres di Turki kali ini merupakan kali pertama Pemilihan Presiden yang langsung dipilih rakyat.  Jadi AKP telah mengikuti
Pemilu Legislatif 2002, 2007, 2011 (34%, 40%, 50%) lalu
tiga kali Pemilu Lokal (40%, 38%, 45%)
dan dua kali Referendum (68% dan 58%)
serta akhirnya 1 Pilpres 52% (2014)

Bilal Erdogan, putra pertama Erdogan yang merupakan Doktor ilmu politik lulusan AS, mengutarakan sejumlah catatan penting tentang kunci sukses pemenangan Pemilu AKP.  Di antaranya adalah fakta bahwa AKP  memiliki anggota hampir lima juta di Turki dengan hampir 1,5 juta di Istanbul. Namun Bilal juga menegaskan bahwa di mata rakyat Turki kharisma pemimpin masih tetap merupakan faktor terpenting dalam memilih sebuah partai politik. Menurutnya, Erdogan (yang saat itu merupakan Perdana Menteri) adalah seorang pekerja keras yang dalam delapan tahun masa pemerintahannya telah menjelajahi 81 provinsi sebanyak lebih kurang 700 kali.

Selain faktor tokoh, maka organisasi yang besar namun dinamis, aktif dan solid juga merupakan bagian dari strategi pemenangan Pemilu AKP. Selain itu kunci kemenangan AKP lainnya adalah  cabang pemuda dan perempuan (Youth Branch dan Woman Branch)  yang sangat aktif dan ini sangat penting karena pemilih AKP mayoritas adalah perempuan. Kemudian AKP memiliki pula strategi teritorial dan strategi kultural karena AKP memiliki cabang organisasi di 81 wilayah di Turki dan tidak ada partai yang punya penguasaan geografis seluas ini. AKP membawa pesan untuk menyatukan Turki yang terbuka untuk segala macam budaya.

Ketika AKP kembali memenangkan Pemilu di 2011 dengan perolehan suara sebesar 49,9%.  Erdogan menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya pada seluruh bangsa Turki karena memberikan kepercayaan dan otoritas  untuk ketiga kalinya sejak Pemilu 2002 sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah demokrasi di Republik Turki. Oleh karena itu menurutnya kemenangan tersebut bukan semata milik AKP, melainkan kemenangan seluruh rakyat Turki dan kemenangan demokrasi. Tujuh puluh empat juta warga Turki dan etnis Kurdi, Zaza, Arab, Laz, Georgia dan Rumania telah menang.

Erdogan menegaskan bahwa tidak ada lagi perpecahan dan bahwa pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan bersama untuk semua bangsa Turki yang berjumlah 74 juta dan berada di kawasan wilayah Turki sebesar 790.000 km dari timur ke barat.  Erdogan menyatakan bahwa AKP tidak akan mendiskriminasi atau mengasingkan siapapun. Ia juga mengisyaratkan rekonsiliasi nasional dengan suku Kurdi yang memperoleh beberapa kursi di Parlemen dari jalur independen namun dengan peringatan agar Abdullah Ocalan, pemimpin Partai Pekerja Kurdi yang dipenjara mengurangi kekerasan.

Menurut Erdogan elemen elemen negeri yang terdiri dari kelompok liberal, konservatif, sekuler, kelompok agamis, orang Turki, nasionalis Kurdi dan perwakilan dari berbagai kelompok budaya telah mengambil posisi mereka di parlemen Turki untuk mendefinisikan gagasan inklusif bersama dan memperbaiki hubungan di antara kelompok sosial dan negara untuk menciptakan sinergi yang akan membuat satu Turki pada abad 21.

Namun dalam perkembangannya, peta di Timur Tengah berubah sejak akhir 2012 dengan adanya gerakan kontra Arab Spring yang menyebabkan terjadinya kudeta terhadap pemerintahan FJP di bawah kepemimpinan Presiden Mursi di Mesir, pergolakan di Libya, di Suriah, di Yaman, gagalnya partai pemenang Pemilu yakni partai Nahdhah untuk mengikuti Pilpres di Tunisia memang menyisakan persoalan serius bagi perjuangan Islam politik di berbagai negeri.

Ternyata kemudian di tahun 2015 ini di Turki pun terjadi perkembangan baru terkait AKP di Turki yang pada Pemilu tanggal 7 Juni lalu mengalami penurunan perolehan suara yakni ‘hanya’ mendapatkan 41% (259 kursi). Disusul kemudian dengan Partai Republik Rakyat Turki (CHP) dengan 25,1 persen suara (131 kursi),  Partai Gerakan Nasionalis (MHP) dengan 16,3 persen suara (82 kursi) dan Partai Rakyat Demokrasi pro-Kurdi (HDP) perolehan suara 13 persen (78 kursi). (Sumber : Voice of Al Islam dan tajuk.co)

Hasil Pemilu Turki 2015 yang berlangsung pada hari Ahad 7 Juni 2015 menunjukkan bahwa  kemenangan AK Parti atau AKP di Pemilukada serentak di awal 2014 sebesar 49% dan Pilpres langsung pada Oktober 2014 dengan perolehan suara 51% tidak berlanjut dengan kesuksesan di Pemilu Juni 2015 ini. Sebenarnya perolehan angka 41% masih menunjukkan bahwa bottom line AKP masih cukup besar dan basis sosial yang mendukung AKP masih cukup kuat. Kelompok Islam konservatif masih kuat dukungannya terhadap AKP namun Islam sekuler dan liberal yang pro Gullen menarik dukungannya terhadap AKP dan suku Kurdi yang semula juga ikut mendukung AKP mengalihkan dukungannya ke partai baru pro Kurdi yakni HDP.

Walaupun AKP masih meraih kemenangan dan memperoleh 41,21 persen suara yang setara dengan 259 kursi parlemen, tetap saja AKP tidak dapat membentuk pemerintahan mayoritas sederhana karena masih kekurangan17 kursi lagi untuk itu.  Sementara itu tiga partai lain yang juga lolos ke parlemen yakni CHP, MHP dan HDP jauh-jauh hari sudah menyatakan tidak mau berkoalisi dengan AKP.  Maka boleh jadi akan ada re-election yang juga rawan dengan kecurangan.  Nampak jelas bahwa gerakan kontra Arab Spring masih berlanjut  dan AKP yg sebesar itu pun goyah oleh kuatnya konspirasi global anti Islam politik.

Memang ada harga yang harus dibayar oleh AKP terkait dengan soal sikap dan kebijakannya terkait solidaritas Turki pada dunia Islam yang dimungkinkan dengan adanya keberanian dan ketegasan Erdogan untuk membela kepentingan dunia Islam. Terbukti  AKP “digebuki” habis-habisan oleh black campaign di media massa nasional maupun internasional. AKP menjadi common enemy sehingga ketiga partai lainnya yang juga lolos ke parlemen yakni HDP, CHP dan MHP yang merupakan partai sosialis dan nasionalis konservatif, mengatakan tidak akan mau berkoalisi dengan AKP

AKP sendiri menyatakan siap membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai manapun. Namun nampaknya arah politik Erdogan yang semakin nampak warna Islamnya memang membuat gerah kaum sekuler dan Islam liberal sehingga berusaha mencegah agar AKP tidak dominan lagi di parlemen yg memungkinkan terjadinya referendum untuk mengubah konstitusi sekuler.  Pihak sekuler dan Barat khawatir bahwa Turki akan dibawa Erdogan meninggalkan konstitusi sekuler. Mereka juga takut Erdogan akan merealisasikan agenda khilafah modern ala Erdogan di Turki dengan rincian tahapan-tahapannya: 1. Turki baru; 2. Konstitusi baru; 3. Sistem presidensial.

Oleh karena itu  Ide Turki baru & konstitusi baru ditentang habis-habisan oleh kaum Liberal-Sekuler dan elemen Islam liberal anti Erdogan. Sebab hal itu dianggap akan mengembalikan kekhilafahan Turki Utsmani dalam bentuk kekinian. Visi Erdogan tersebut juga mendapatkan tentangan yang sangat keras dari Barat yakni Uni Eropa, AS dan Israel. Selain itu sistem presidensial dianggap hanya akan mengokohkan kekuasaan Erdogan.

Di sisi lain  juga ada persoalan perseteruan alias pecah kongsi antara AKP dengan ormas Fethulleh Gulen karena AKP dianggap sudah bersimpang jalan dengan ijtihad politik Erdogan  yang semakin jelas islamisnya yang ditunjukkan  misalnya dengan keberhasilan AKP pada tahun 2014 mencabut undang undang larangan jilbab, mengesahkan undang undang pembatasan miras
dan undang-undang yang memasukkan kurikulum mata pelajaran agama Islam ke dalam sekolah-sekolah nasional.

Pecah kongsinya AKP dengan kelompok Islam liberal yakni di antaranya dengan kelompok Gullen juga  menyebabkan AKP di Pemilu 2015 kali ini tidak berhasil merangkul kelompok di luar basis pendukung relijius konservatif seperti sekuler-liberal yang kemudian mengalihkan dukungannya kepada partai-partai lain.  Faktor lain yg juga menyebabkan penurunan suara AKP adalah kemunculan partai baru HDP partai liberal yg pro Kurdi dengan platform liberalisme yang berhasil melampaui  electoral threshold 10% dengan mendapatkan suara 13%, sehingga kekuatan Kurdi akan masuk ke dalam parlemen.

Keberhasilan HDP mencapai electoral threshold akan mempengaruhi peta kekuatan parlemen Turki dan dampaknya nyata terhadap kekuatan partai yang berkuasa yaitu Partai AKP.  Nampaknya ijtihad politik Erdogan yang semakin menunjukkan warna islamisnya mulai membangkitkan resistensi dan perlawanan kaum liberal yang kemudian mengalihkan dukungannya kepada HDP atau Haken Democratic Party adalah partai pro Kurdi berhaluan liberal.

Hal yang juga dirasa janggal adalah bahwa Mahkamah Turki yg selama ini senantiasa membekukan Partai Kurdi, karena menganggap Kurdi adalah kaum separatis,  kali ini nampak membiarkan, sehingga terjadilah fragmentasi dukungan yg menyebabkan AKP tidak lagi dominan di parlemen.

Faktor lainnya yang dapat dianggap sebagai penyebab menurunnya perolehan suara AKP adalah  ketokohan PM Ahmed Davutoglu yang tidak sekuat Erdogan.  Sebab harus diakui faktor kharisma kepemimpinan Erdogan adalah faktor utama kemenangan AKP di tiga pemilu sebelumnya. Sementara sosok Davutoglu belum cukup kokoh di masyarakat. Walaupun Erdogan sudah menjadi Presiden terpilih langsung untuk kali pertama, hal tersebut tidak berpengaruh langsng pada roda pemerintahan eksekutif karena Turki blm mngganti sistem parlementer menjadi sistem presidensial sebagaimana direncanakan Erdogan melalui amandemen konstitusi jika AKP menang mutlak.

Akibatnya Erdogan tidak bisa berperan aktif menjalankan roda pemerintahan karena posisi Presiden masih bersifat simbolik dalam sistem parlementer.  Penurunan suara tersebut adalah juga harga yang harus dibayar oleh AKP untuk sebuah proses regenerasi  dari sosok PM Erdogan yang sangat populer  ke Ahmed Davutoglu, tokoh muda yang bahkan bukan berasal dari kader Milli Gorus.

Walaupun harus dibayar dengan penurunan perolehan suara sekitar 8 persen, sebenarnya  hal itu bukan harga yg terlalu mahal untuk sebuah proses persiapan prsiapan suksesi kepemimpinn karena regenerasi adalah sebuah keniscayaan.  Oleh karena itu pergantian dari Erdogan ke tokoh muda Ahmed Davutoglu adalah hal yang berharga dan menjadi pelajaran bagi Indonesia karena proses regenerasi seperti itu relatif belum berjalan di Indonesia.  Partai2 besar seperti PDIP, Golkar, Demokrat & Gerindra belum memiliki keberanian melakukan regenerasi kepemimpinan karena sadar ada resiko yang harus dibayar, sehingga sampai saat ini tetap generasi tua yang jadi Ketua umum partai.

Faktor penyebab lainnya kekalahan AKP diduga oleh beberapa sumber koresponden di Turki karena terjadinya kecurangan yg parah, massif dan terstruktur di Pemilu kali ini.  Persoalannya adalah walaupun AKP memimpin namun mereka tidak sepenuhnya bisa mengendalikan birokrasi.  Sementara di sisi lain partai CHP  kuat akarnya di birokrasi karena CHP memang partai tertua. Demikian pula jaringan Gullen cukup kuat di birokrasi.

Kemudian penurunan suara AKP kali ini ditengarai ada kaitannya pula dengan isu etnis Kurdi yang tinggal di 3 kota yang berbatasan dengan Iraq dan Suriah yakni di kota Agri, Van dan Hakkari. Walaupun jumlah Orang Kurdi sedikit namun mereka aktif di berbagai ormas dan Jamaah  serta memiliki posisi yang penting serta kini memiliki partai sendiri yakni HDP. Persoalan ketegangan etnis Kurdi yang tinggal di kota-kota perbatasan di sebelah timur dan tenggara Turki yang menampung para pengungsi juga turut menjadi penyebab menguatnya isu etnis Kurdi ini.  Mereka cemburu dengan perlakuan pemerintah yang dinilai terlalu baik terhadap para pengungsi dari Suriah.  Sementara di perbatasan Turki dengan Suriah, ada 1,8 juta pengungsi Suriah dan Palestina di Turki. CHP bahkan sudah sesumbar bahwa ia akan mengusir pengungsi tersebut jika berhasil menang di pemilu kali ini.  Persoalan melemahnya ekonomi Eropa yang berdampak pula pada Turki yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi juga turut menjadi penyebab menurunnya perolehan suara AKP di Pemilu 2015 ini.

Ditambah pula pernyataan-pernyataan Erdogan yang semakin jelas menampakan aspek keislamannya misalnya tentang dimana adzan berkumandang di situ pula adalah tanah airku menyebabkan adanya pertarungan wacana islamisme versus nasionalisme dan sekulerisme. Hal tersebut antara lain juga dimanfaatkan sebagai isu kampanye misalnya oleh partai nasionalis konservatif yakni MHP untuk menunjukkan bahwa mereka lebih nasionalis dibandingkan dengan Erdogan.

Faktor lainnya yang turut berpengaruh pada penurunan perolehan suara AKP adalah peran media yg selalu menjelek-jelekan pemerintahan Erdogan  dan seolah menutup mata terhadap keberhasilan pemerintahan Erdogan. Misalnya media internasional seperti New York Times dalam dua hari terakhir menjelang Pemilu sangat gencar memojokkan dan menjelek-jelekan Erdogan. Black campaign melalui media massa lokal Turki maupun internasional terhadap Erdogan dan AKP juga sangat gencar dalam hari-hari menjelang Pemilu.  Media-media tersebut menyebarkan isu Erdogan hidup mewah, isu korupsi dan isu otoritarian.

Namun fakta bahwa setelah menghadapi berbagai macam serangan dan operasi, AKP masih memperoleh angka 41%, hal itu menunjukkan bahwa ‘bottom line” AKP masih cukup besar.  Hal tersebut dengan sendirinya juga menggambarkan cukup kokohnya social base AKP  yang terdiri dari pemilih loyal AKP yakni kaum konservatif dan kelas menengah. AKP memang harus membayar harga yang cukup mahal bagi peletakan visi dan cita-cita besarnya,  namun harga yang harus dibayar tersebut kiranya sepadan dengan berbagai lompatan bagi pembangunan demokrasi di Turki dan sekaligus bagi realisasi cita-cita AKP bagi Turki di masa depan.

Selanjutnya dalam proses pemilihan ketua parlemen Turki yang baru yang berlangsung alot selama dua hari, akhirnya anggota parlemen dari AKP yakni Ismet Yilmaz pada hari Rabu 1 juli 2015 terpilih menjadi ketua parlemen Turki yang baru. Dalam pidatonya Yilmaz  yang mengalahkan kandidat dari CHP dan MHP mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan demokrasi di Turki membutuhkan pembentukan konstitusi baru. Yilmaz, 53 tahun menyatakan bahwa prioritas pertama parlemen adalah perubahan konstitusi.

Menurutnya hal pertama yang diharapkan oleh rakyat Turki dari parlemen adalah konstitusi baru sehingga pembentukan konstitusi baru menjadi tanggung jawab bersama parlemen. Ia menambahkan diperlukan kesepakatan agar dalam upaya pembuatan konstitusi baru diperhatikan elemen-elemen yang esensial bagi konstitusi baru yang demokratis misalnya penegakkan hukum, hak asasi manusia (HAM) dan pemisahan antara faktor-faktor kekuasaan serta penghargaan pada pluralitas. Yilmaz tidak menyebutkan bentuk perubahan konstitusi yang dimaksudkan olehnya secara spesifik namun ia sempat mengingatkan usulan AKP untuk mengubah sistem parlementer dengan sistem presidensial.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu menyerukan untuk segera diakhirinya adanya polarisasi antar blok di dalam parlemen dan politikTurki. Davutoglu berusaha membentuk pemerintahan koalisi di pertengahan Agustus. Ia mengatakan bahwa sebaiknya para pemimpin Turki tidak menekankan polarisasi blok atau oposisi di dalam politik. Ia juga menambahkan daripada berbicara tentang kubu atau blok politik lebih baik membahas kemungkinan koalisi di antara partai-partai melalui dialog yang tulus. Davutoglu menyatakan bahwa partainya yakni AKP membuka dialog seluas-luasnya untuk kemungkinan terjadinya koalisi dengan ketiga partai yang ada di parlemen.

Namun semua komunikasi politik yang dibuka oleh AKP dengan Davutoglu sebagai pimpinannya tidak cukup untuk meraih dukungan partai-partai lainnya untuk membangun koalisi, maka setelah batas akhir pembentukan pemerintahan baru  yakni 23 Agustus tidak dapat dipenuhi, maka Presiden Turki yakni Recep Tajjip Erdogan memutuskan adanya Pemilu ulang Turki pada tanggal 1 November yang membuka lagi berbagai kemungkinan.(http://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/08/20/ntdzj6377-pemilu-ulang-turki-diusulkan-1-november).

Bagi AKP dan Presiden Erdogan sendiri Pemilu ulang 1 November mendatang bisa berarti positif jika AKP dapat kembali meraih kursi mayoritas sebesar 46% suara parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan mayoritas sederhana. Namun sebaliknya akan berarti negatif jika AKP justru semakin merosot perolehan suaranya karena akan kembali terjadi instabilitas politik, karena sulit untuk membentuk pemerintahan yang baru. Akibatnya AKP harus kembali melakukan negosiasi ulang untuk membentuk pemerintahan koalisi berdasarkan nantinya peta perolehan suara AKP, CHP, MHP dan HDP sebagai partai-partai yang berhasil masuk ke parlemen dan diduga kuat akan kembali berhasil masuk ke parlemen. Peta tersebut menentukan apakah AKP yang mengajak atau diajak dalam pemerintahan koalisi mendatang. Apapun yang terjadi dengan perkembangan terkini di Turki dan apapun hasil Pemilu Turki November mendatang serta bagaimana peta kekuatan yang kemudian muncul di Turki, semuanya akan mempengaruhi peta politik di Timur Tengah.

Bagi Indonesia perkembangan politik di Turki juga sedikit banyak memiliki dampak pula. Di masa SBY hubungan Indonesia dan Turki terjalin dengan baik sehingga misalnya tercapai kesepakatan kerjasama dalam hal budaya, pendidikan dan ekonomi dengan diawali dihapuskannya visa bila saling berkunjung. Dalam pidatonya pun Presiden Erdogan ketika berkunjung ke Jakarta di awal Agustus yang baru lalu menyampaikan harapannya akan terus berlangsungnya kerja sama tersebut:

“Secara geografis seberapa pun jauh letak Indonesia dan Turki namun dengan pertemuan-pertemuan ini sekali lagi kita kembali merasakan disini dan pada hari ini bahwa kita sebenarnya dekat. Saya dengan mudah dapat mengatakan bahwa disini kami merasa seperti di rumah kedua kami. Saya telah berkunjung ke Indonesia setelah musibah Tsunami yang terjadi tahun 2005 dan juga pada tahun 2012 lewat perantara Bali Democracy Forum. Pada pertemuan dengan bapak presiden yang terhormat, telah dibahas apa saja yang dapat kita lakukan dalam bidang bilateral politik, ekonomi, bisnis dan budaya untuk mengembangkan hubungan kita kepada tingkat yang lebih maju. Pertemuan, solusi dan kesempatan kami telah ada untuk semua itu. Di daerah yang memiliki kesamaan dalam nilai budaya, Turki dan Indonesia adalah negara maju dalam hal kestabilan politik dan pusat kesejahteraan. Tentu kebersamaan dan solidaritas sesama kita menjadi perbincangan di PBB dan juga perbincangan di organisasi kerjasama Islam. Dan seluruh kebersamaan kita di organisasi-organisasi internasional menjadikan dasar perbedaan dan kestabilan kita dalam menata masa depan. Dalam hal ini saya percaya bahwa kerjasama antarnegara kita yang dinamis dan memiliki kekuatan ekonomi ini harus lebih ditingkatkan. Saya percaya investasi perlu dilakukan, baik oleh pengusaha Turki di Indonesia maupun para pengusaha Indonesia di Turki, atau bahkan secara bersama-sama berinvestasi di negara lain.”

Semoga saja Pemilu ulang 1 November mendatang di Turki berlangsung aman, lancar dan kondusif serta segera menghasilkan pemerintahan baru yang kokoh. Sebab stabilitas di Turki sesungguhnya sedikit banyak juga akan berpengaruh pada stabilitas di Timur Tengah dan dunia pada umumnya.

Sumber: www.al-intima.com


Load disqus comments

0 komentar