Rencana Komisi III ke 4 negara
Eropa dan Komisi I ke Turki dan
Ukraina ditolak masyarakat. Namun baru dua partai yang memberikan sikap tegas menolak kunjungan kerja ke 6 negara ini, Gerindra dan PKS.
Menurut Wakil Ketua BK DPR SiswonoYudho Husodo, patut atau tidaknya kunjungan kerja ke luar negeri sangat bergantung pada kebijakan partai. Apakah partai pro atau kontra terhadap kunker DPR ke luar negeri yang kerap digelar di tengah reses ini.
"Kita lihat baru Gerindra dan PKS yang sudah membatasi," kata Siswono saat berbincang, Kamis (4/4/2013).
Siswono tak memungkiri kunjungan ke luar negeri diperlukan. Namun semuanya tergantung skala prioritas. Artinya apakah benar-benar memerlukan masukan dari negara lain.
"Kalau ditanyakan apakah perlu ke luar negeri memang terkadang diperlukan.
Misalnya membahas UU Perkebunan, banyak negara sudah punya jadi kalau kita ke sana pasti mendapatkan masukan," katanya.
Selain itu, kunjungan ke luar negeri juga tidak perlu terlalu melibatkan banyak rombongan. Sayangnya, di DPR sudah diatur semua fraksi harus ikut ramai-ramai ke LN.
"Jadi banyak karena harus proporsional, jadi harus mengajak semua fraksi. Padahal cukup dua orang saja berangkat. Tapi yang terjadi memang banyak rombonganya karena kita taat aturan harus mengajak semua fraksi," katanya.
Ada dua komisi di DPR akan melakukan kunjungan kerja selama masa reses di pertengahan April yakni Komisi I dan Komisi III. Anggota Komisi I DPR akan bertolak ke Turki dan Ukraina, sementara anggota Komisi III DPR akan bertolak ke Rusia, Perancis, Belanda, dan Inggris.
Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra) menaksir anggaran yang diperlukan untuk kunjungan kerja Komisi III DPR ke 4 negara Eropa mencapai Rp 6,5 miliar. Sementara untuk kunjungan Komisi I DPR ke Turki dan Ukraina diperkirakan mencapai Rp 709 juta.
Sumber;m.detik.com/news/read/2013/04/04/110648/2211242/10/baru-gerindra-dan-pks-yang-anggap-kunker-dpr-ke-ln-tidak-patut?9922022
0 komentar